MEMASUKI MINGGU KE DUA MASA KAMPANYE DI DUA DAERAH DIBOLMONG.SUHU POLITIK MULAI MENINGKAT.KAPOLRES BOLMONG INGATKAN PONTENSI ANCAMAN.
TRIBRATANEWS POLRES BOLMONG.
SELASA,27/2/2018.
BOLMONG-TRIBRATANEWS.
Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2018 memasuki tahap krusial atau menjadi sangat penting Kepolisian Resor Bolaang Mongondow mengidentifikasi ada beberapa hal ancaman yang bisa menganggu pelaksanaan pesta demokrasi tersebut disamping banyak hal yang juga menjadi potensi ancaman pada pilkada 2018 kedepan.
Saat ini tahapan Pilkada 2018 me masuki masa kampanye. Pasangan kepala daerah beserta tim pemenangan mulai menebar simpati ke kantong-kantong suara pemilih untuk meraih dukungan.
Dalam rentang waktu ini, kampanye biasanya tak hanya berisi penyampaian visi-misi, tetapi juga rentan disusupi dengan kampanye hitam untuk saling mendiskreditkan antar pasangan calon.
“Ada empat hal ancaman yang kami antisipasi betul karena bisa menganggu pelaksanaan Pilkada dan memicu konflik di masyarakat,” ujar Kapolres saat cofee morning dengan para Pejabat utama polres usai apel pagi kemarin,senin (26/2) kemarin dihalaman depan sie Propam.
Dia menjelaskan ancaman pertama yang bisa menganggu pelaksanaan Pilkada adalah munculnya politik identitas. Isu ini biasanya digunakan untuk mendiskreditkan pasangan calon dengan hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, dan putra daerah.
“Ini menjadi ancaman pilkada karena larinya ke SARA. Entah itu suku, agama, lalu putra daerah atau bukan. Jadi membangun parameter sendiri,” katanya. Hal kedua yang menjadi ancaman menurut AKBP. Gani.F. Siahaan,SiK.MH adalah kampanye hitam.
Di mana kampanye hitam ini melahirkan ancaman lain yaitu pembunuhan karakter bagi kandidat yang terlibat dalam kontestasi. Kedua ancaman ini akan banyak dilakukan dengan menggunakan media sosial (medsos).
“Pembunuhan karakter dengan hoax melalui medsos. Medsos jadi ancaman baru tidak hanya bagi Indonesia dan internesional. Ini bisa masuk kemanapun termasuk pilkada,” tuturnya.
Ancaman terakhir kata Kapolres AKBP Gani.F Siahaan,SiK.MH adalah terkait dengan politik uang. Menurutnya jika politik uang terus dilakukan akan merusak demokratisasi lokal.
“Empat ancaman ini dari dalam. Saya kira tugas kita adalah melihat ke dalam diri terkait tugas dan kewajiban. Apa yang harus dilakukan dalam rangka pilkada. Lalu dilaksanakan dengan baik,” paparnya. Kapolres yang sangat menjaga netralitasnya ini mengingatkan kesuksesan pilkada tergantung pada beberapa hal.
Di antaranya penyelenggara profesional dan tidak berpihak, fasilitas penyelenggaraan cukup, rakyat bebas memilih, kontestan saling adu kompetensi, parpol ikuti aturan, serta aparat keamanan dan ASN netral.
“Jika ini dilaksanakan pilkada aman. Tidak terjadi apapun. ,” tuturnya.
Dia mengatakan bahwa politik identitas perlu dihindari. Pasalnya hal ini rentan menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat.
Saat ini tahapan Pilkada 2018 me masuki masa kampanye. Pasangan kepala daerah beserta tim pemenangan mulai menebar simpati ke kantong-kantong suara pemilih untuk meraih dukungan.
Dalam rentang waktu ini, kampanye biasanya tak hanya berisi penyampaian visi-misi, tetapi juga rentan disusupi dengan kampanye hitam untuk saling mendiskreditkan antar pasangan calon.
“Ada empat hal ancaman yang kami antisipasi betul karena bisa menganggu pelaksanaan Pilkada dan memicu konflik di masyarakat,” ujar Kapolres saat cofee morning dengan para Pejabat utama polres usai apel pagi kemarin,senin (26/2) kemarin dihalaman depan sie Propam.
Dia menjelaskan ancaman pertama yang bisa menganggu pelaksanaan Pilkada adalah munculnya politik identitas. Isu ini biasanya digunakan untuk mendiskreditkan pasangan calon dengan hal-hal yang berkaitan dengan suku, agama, dan putra daerah.
“Ini menjadi ancaman pilkada karena larinya ke SARA. Entah itu suku, agama, lalu putra daerah atau bukan. Jadi membangun parameter sendiri,” katanya. Hal kedua yang menjadi ancaman menurut AKBP. Gani.F. Siahaan,SiK.MH adalah kampanye hitam.
Di mana kampanye hitam ini melahirkan ancaman lain yaitu pembunuhan karakter bagi kandidat yang terlibat dalam kontestasi. Kedua ancaman ini akan banyak dilakukan dengan menggunakan media sosial (medsos).
“Pembunuhan karakter dengan hoax melalui medsos. Medsos jadi ancaman baru tidak hanya bagi Indonesia dan internesional. Ini bisa masuk kemanapun termasuk pilkada,” tuturnya.
Ancaman terakhir kata Kapolres AKBP Gani.F Siahaan,SiK.MH adalah terkait dengan politik uang. Menurutnya jika politik uang terus dilakukan akan merusak demokratisasi lokal.
“Empat ancaman ini dari dalam. Saya kira tugas kita adalah melihat ke dalam diri terkait tugas dan kewajiban. Apa yang harus dilakukan dalam rangka pilkada. Lalu dilaksanakan dengan baik,” paparnya. Kapolres yang sangat menjaga netralitasnya ini mengingatkan kesuksesan pilkada tergantung pada beberapa hal.
Di antaranya penyelenggara profesional dan tidak berpihak, fasilitas penyelenggaraan cukup, rakyat bebas memilih, kontestan saling adu kompetensi, parpol ikuti aturan, serta aparat keamanan dan ASN netral.
“Jika ini dilaksanakan pilkada aman. Tidak terjadi apapun. ,” tuturnya.
Dia mengatakan bahwa politik identitas perlu dihindari. Pasalnya hal ini rentan menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat.
